Kasus pajak dhana widyatmika

Kasus pajak yang disebut-sebut sebagai ‘Gayus Jilid II’ terus bergulir. Tersangka kasus korupsi Dhana Widyatmika menyebut sejumlah nama atasannya saat dirinya bekerja sebagai PNS Golongan III C di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

“Jadi dia standar kasih tahu pada saat bekerja segala macam, zaman dulu atasannya, tapi tidak ada spesifik hubungannya apa,” kata pengacara Dhana, Daniel Alfredo, di Gedung Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2012).

Saat menjadi pegawai Ditjen Pajak, Dhana menjabat posisi Account Representative (AR). Dia bertugas mengurusi konsultasi perusahaan pembayar pajak.

“Kepada penyidik (Dhana) ditanya begini, dalam konteksnya pada saat dia dulu pernah bekerja di mana saja, pada saat dia bekerja, saat itu pimpinannnya siapa? Jadi sebatas itu. Masih umum,” imbuhnya.

Daniel menjelaskan, pada dua kali pemeriksaan penyidik Kejaksaan belum mendalami keterangan soal runutan kerja Dhana dan pola komunikasi dengan atasannya di Ditjen Pajak.

“Ini masih secara umum. Itu dia cuma ditanyakan waktu dia bekerja di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mana saja, pada saat bekerja di KPP itu pimpinannya siapa. Bekerja saat itu dari tahun berapa ke tahun berapa,” katanya.

Pun dengan perusahaan yang diduga diuntungkan Dhana, Daniel menyebut penyidik belum menanyakan hal itu ke kliennya. “Belum belum,

irektorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali diguncang kasus baru Dhana Widyatmika mantan pegawainya dan istrinya berinisial 'DA' yang masih aktif jadi aparat pajak. Apa tanggapan Dirjen Pajak Fuad Rahmany terkait kasus ini?

Fuad mengingatkan para pegawainya untuk menguatkan hati dan semangat bekerjanya dengan terus memegang nilai integritas, profesionalisme, sinergi, dan pelayanan serta kesempurnaan.

"Yakinlah, Insya Allah cobaan ini dapat kita lalui dan justru ini membuat DJP semakin bersih!" tegas Fuad dalam pernyataannya yang dikutip dari situs Ditjen Pajak, Senin (27/2/2012).

Setidaknya ada 6 hal yang disampaikan Fuad selau pimpinan Ditjen Pajak kepada para pegawainya, yaitu:

• Kuatkan hati tingkatkan semangat kita, bekerjalah dengan penuh semangat dan pegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.
• Kasus ini, janganlah membuat Saudara-Saudara menjadi demotivasi sehingga menurunkan performa dan kinerja dalam melayani masyarakat.
• Tetap memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, apalagi saat ini sudah mendekati batas akhir penyampaian SPT Tahunan.
• Jangan memberikan pernyataan dan berpolemik di media. Semua pernyataan ke media akan dikoordinasikan oleh Direktorat P2Humas.
• Teruslah berkomitmen untuk memerangi segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang ada.
• Yakinlah, Insya Allah cobaan ini dapat kita lalui dan justru ini membuat DJP semakin bersih!

Soal perkembangan kasus, Fuad menuturkan, pengumpulan bukti yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung di lantai 19 Kantor Pusat Ditjen Pajak dan KPP (kantor pelayanan pajak) Wajib Pajak Besar Dua adalah merupakan bagian dari tugas pihak kejaksaan dalam rangka penyelidikan dugaan kepemilikan rekening tidak wajar oleh 'DW', mantan pegawai Ditjen Pajak yang saat ini menjadi PNS di Pemda DKI.

"Pada prinsipnya, saya mengedepankan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) atas kasus ini. Saya mempersilakan penegak hukum untuk bekerja dan biarlah proses hukum yang membuktikan kebenarannya," kata Fuad.

Secara institusi, lanjut Fuad, Ditjen Pajak telah menindaklanjutinya dengan meminta keterangan dari 'DA' sebagai bagian dari proses pengawasan internal. Direktorat KITSDA (Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur) secara proaktif menindaklanjuti kasus ini sesuai kewenangan yang diperkenankan.

Dhana dan istrinya menjadi pegawai Kemenkeu di Ditjen Pajak sejak 1997. Dhana yang lulusan STAN dan Pasca Sarjan UI itu memiliki karir yang baik di Ditjen Pajak. Pada 2011.

Dhana telah dijadikan tersangka oleh Kejagung sejak 16 Februari 2012. Kejagung juga telah memohon kepada Imigrasi untuk mencekal Dhana ke luar negeri. Dan atas permintaan itu, per 21 Februari 2012 Imigrasi mencekal Dhana selama 6 bulan. Namun, dari kondisi rumah yang dimiliki Dhana, agak janggal juga bila dia seorang miliarder sebagaimana Gayus Tambunan.

Belum diketahui persis apa bukti-bukti yang dimiliki Kejagung untuk menjadikan Dhana sebagai tersangka kasus money laundering dan korupsi. Yang jelas, Kejagung sudah menyita barang-barang dan harta kekayaan Dhana, termasuk uang dolar dan perhiasan emas. Kejagung belum mau terbuka terkait penyidikan kasus ini, termasuk apakah Kejagung menyidik kasus ini setelah mendapat laporan dari PPATK mengenai transaksi mencurigakan.

Informasi yang berkembang liar, Dhana yang mantan pegawai Ditjen Pajak itu memiliki transaksi mencurigakan hingga Rp 60 miliar. Namun, benarkah demikian? Dhana saat ditemui detikFinance Jumat (24/12/2012) mengaku tidak memiliki dana sefantastis itu. Dia juga membantah mengenai peran sang istri yang berinisial DA, seperti pemberitaan selama ini. Dari laporannya ke KPK, Dhana hanya mempunyai harta total Rp 1,2 miliar termasuk rumah warisan tersebut.

Berita Terbaru Kasus Angelina Sondakh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai apa pun keterangan yang diberikan Angelina Sondakh untuk terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Rabu (15/2/2012) kemarin, bukanlah hal yang sia-sia. Sekecil apa pun keterangan mantan Puteri Indonesia itu akan diverifikasi kembali oleh jaksa penuntut umum KPK untuk mendapatkan kebenaran bukti-buktinya.

"Proses kesaksian kemarin, kan dalam rangka mendakwa Nazar, bukan dalam proses mendakwa dirinya (Angelina Sondakh)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Berbeda jika pada proses mendakwa istri mendiang Adjie Massaid tersebut nanti, kata Johan, sangat dipastikan jaksa penuntut umum (KPK) akan benar-benar mencari tahu kebenaran sebuah pesan BlackBerry antara Mindo Rosalina Manullang dengan Angie terkait pemberian commitment fee wisma atlet.

"Silakan saja Angelina berkata apa saja karena KPK juga perlu bukti-bukti lagi yang perlu diverifikasi dalam kaitannya dengan dakwaan Nazaruddin," ujarnya.

Seperti diberitakan, Angelina Sondakh banyak membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya saat menjadi saksi di persidangan Nazaruddin, Rabu, kemarin. Angie mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang melalui BBM pada pertengahan 2010 karena mengaku baru menggunakan BlackBerry akhir 2010.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengaku tidak pernah menerima uang terkait proyek wisma atlet. Angie mengatakan tidak pernah mengaku di hadapan Tim Pencari Fakta Partai Demokrat kalau dirinya menerima uang. Selain itu, Angelina mengaku tidak pernah ikut pembangian uang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung dalam rangka memenangi Anas Urbaningrum.

Bantahan Angelina tersebut menjadi sorotan karena dinilai penuh kebohongan. Antara lain terdapat bukti-bukti foto yang menunjukkan bahwa Angelina sudah menggunakan BlackBerry sejak tahun 2009. Bahkan Nazaruddin berencana melaporkan Angelina ke polisi karena dianggap berbohong di sidang.

PDIP Tantang PKS Konsisten

Jakarta – Tak hanya oleh sesama partai koalisi, sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak penaikan harga BBM juga terus dicermati kalangan oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wakil Ketua DPR dan Fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan apa,yang suah diputuskkan PKS,yaitu secara tegas mendukung untuk menolak kenaikan harga BBM. Harus benar-benar diwujudkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. “Kalau para tokoh partai sudah menyatakan demikian (menolak penaikan harga BBM) secara terbuka, tapi di paripurna nanti ternyata hasilnya berbeda, tentu akan menjadi cacatan tersendiri, “ujar Pramono di Jakarta kemarin.

Diberitakan sebelumnya, PKS telah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi atas rencana penaikan harga BBM. Penolakan dan pertimbangan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Presiden Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mitra koalisi. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatera Utara Selasa (27/3), dalam pernyataannya juga telah memberikan sinyal bahwa PKS siap untuk berseberangan atau berada diluar pemerintahan jika harga BBM tetap di naikan.

Pramono melanjutkan, dalam sidang paripurna DPR hari ini, Dewan akan menempuh dulu mekanisme musyawarah dalam mengambil keputusan mengenai jadi tidaknya harga BBM dinaikkan. Bila titik temu tidak tercapai akan dilakukan mekanisme voting.

Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nurwahid menekankan bahwa pihaknya tidak akan berubah sikap dalam paripurna hari ini. “Siapa PKS sudah sangat jelas. Kalaupun voting, tentu semua anggota Fraksi PKS akan menyatakan menolak rencana penaikan harga BBM. PKS  tidak akan balik badan, “tegas anggota Majelis Syura PKS itu.

Menurut dia, rencana penaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyusahkan rakyat. Berbagai program kompensasi kepada rakyat, kata dia, tidak akan banyak bermanfaat bagi rakyat miskin. “Bantuan seperti ini tidak akan mungkin diberikan kepada seluruh masyarakat. Kita becermin pada pengalaman sebelumnya. Apalagi kesiapan pemerintah terkait pendataan rumah tangga sasaran tidak maksimal,”katanya.

Hidayat juga menyatakan bahwa sikap PKS ini merupakan keberpihakan terhadap kaum ibu. Dia menjelaskan, kaum ibu akan semakin sulit mengatur kebutuhan rumah tangga, terutama dalam urusan dapur, karena barang-barang kebutuhan pasti akan ikut naik.

Sikap DPD

Penolakan terhadap rencana penaikkan harga BBM bersubsidi juga datang dari alangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Ketua DPD Irman Gusman mengaku memahami kekecewaan masyarakat atas rencana penaikkan harga BBM pemerinth pada 1 April mendatang. Menurut Irman, DPD aa bersama masyarakat dan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil sidang paripurna DPD pada Kamis (15/3) yang secara resmi menolak penaikan harga BBM.

“Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan penaikan harga BBM. Keputusan resmi DPD ini sudah di sampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan,”terangnya.

Mengenai aksi massa yang berlangsung beberapa hari terakhir , Irman  meminta para peserta aksi melakukannya dengan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Dia juga meminta agar aparat tidak bertindak represif untuk menghindari kerusuhan.

Irman menyesalkan perusakan Kantor Perwakilan DPD di Mamuju, Sulawesi Barat, yang dilakukan sejumlah massa demonstran pada Rabu (28/3).

Atribut Parpol saat Demo

Sementara itu, pengamat politi dari Universitass Hassanudin (Unhas) Makassar Hasarullah menilai penggunaan simbol atau atribut parpol dalam demonstrasi penolakkan rencana penaikkan harga BBM telah merusak citra partai itu sendiri.

Menurut dia, parpol memiliki arena permainan sendiri dalam menyikapi kebijakan pemerintah yakni menyampaikan pendapat di parlemen tanpa harus turun ke jalanan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan mengatakan, ada deviasi kebijakan dalam konteks penaikkan harga BBM.

Menurut dia, penaikkan harga BBM merupakan persoalan ekonomi , tapi keputusannya di ambil secara politik . Kenyataannya itu memeri celah bagi partai politik untuk mencuri popularitas di mata rakyat dengan menyatakkan menolak penaikan harga BBM.

Sementara itu , saat menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2012 di Medan , Rabu (28/3) malam, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kembali menyatakkan bahwa partainya siap berada di luar koalisi maupun tetap dalam koalisi pendukung pemerintah .

 “Kami tidak akan memuai bersebrangan (dengan pemerintah), tetapi jika kerja keras PKS telah mengusik mereka , kami siap unuk tidak bersama lagi ,”tegas Luthfi dalam pidato politiknya.

Dia lalu membeberkan hasil perolehan suara dalam beberapa pemilu yang menunjukkan bahwa PKS tidak bergantung pada koalisi.

Pada pemilu 1999, PKS yang saat itu bernama Partai Keadilan (PK) mampu meraih 7 kursi DPR . Perolehan suara PK yang pada Pemilu 2004 mengubah nama menjadi PKS sangat signifikan.

Ketika itu PKS mendapat 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR .

Saat ini pemerintahan SBY-JK (2004-2009), PKS memutuskan bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 bukannya naik, tapi justru menurun menjadi 8.206.995 suara atau menyusut sekitar 100.000 suara.

Meski begitu, PKS mendapatkan 57 kursi di DPR.

“Artinya dengan tidak berkoalisi , respons masyarakat malah lebih baik. Karena itu , Kami harus tetap solid dan bersama masyarakat untuk kejayaan , yakni bangsa yang berkeadilan dan sejahtera ,” tegasnya yang disambut takbir ribuan peserta mukernas.

Luthfi juga mengingatkan agar seluruh kader PKS mempersiapkan diri terhadap cemoohan dari pihak lain .

Termasuk yang mengatakkan PKS plinplan , tak tahu etika koalisi ataupun lainnya

ALIRAN DANA DITELUSURI DARI ANGELINA

JAKARTA, KOMPAS – Aliran dana kepada anggota Badan Anggaran DPR dari Group Permai dalam kasus suap wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang/ bisa bisa ditelusuri melalui Angelina Sondakh.

Politikus Partai Demokrat itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Komisi Pemberantas Korupsihingga saat ini belum memeriksa Angelina sebagai tersangka. Juru bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, kamis (5/4), memastikan, kasus suap wisma atlet tidak akan berhenti begitu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dijatuhi hukuman.

Dalam kasus suap wisma atlet, KPK telah menjerat tiga orang yang tertangkap tangan dalam suap-menyuap itu, yakni anggota staf marketing Group Permai, Mindo Rosalina Manulang, serta Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris.

PT Duta Graha Indah merupakaan perusahaan yang menang tender dalam pembangunan wisma atlet. Ketiganya telah divonis oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Pada perkembangannya penyidikan lainnya, KPK juga menetapkan Angelina sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam persidangan Nazarudin, surat tuntutan jaksa KPK dengan jelas menyebut adanya dana aliran dari Grup Permai kepada anggota Banggar DPR. Aliran dana itu diberikan kepada Banggar DPR melalui Angelina Sondakh dan politikus PDI-P, I Wayan Koester  “yang jelas untuk kasus suap wisma atlet ini,kami tidak akan”  berhenti setelah Nazarudin di vonis, Kan Angelina Sondakh sudah kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Johan

Dengan status sebagai tersangka dalam kasus wisma atlet dan keterlibatannya  sebagai perantara pemberian dana Grup Permai, Angelna menjadi kunci untuk membongkar siapa saja anggota Banggar yang menerimanya. “semua informasi itu ada di persidanggan. Biasanya baru di putus dulu di penggadilan, baru akkan kami kembangkan,” kata Johan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai apa pun keterangan yang diberikan Angelina Sondakh untuk terdakwa Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Rabu (15/2/2012) kemarin, bukanlah hal yang sia-sia. Sekecil apa pun keterangan mantan Puteri Indonesia itu akan diverifikasi kembali oleh jaksa penuntut umum KPK untuk mendapatkan kebenaran bukti-buktinya.

"Proses kesaksian kemarin, kan dalam rangka mendakwa Nazar, bukan dalam proses mendakwa dirinya (Angelina Sondakh)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Berbeda jika pada proses mendakwa istri mendiang Adjie Massaid tersebut nanti, kata Johan, sangat dipastikan jaksa penuntut umum (KPK) akan benar-benar mencari tahu kebenaran sebuah pesan BlackBerry antara Mindo Rosalina Manullang dengan Angie terkait pemberian commitment fee wisma atlet.

"Silakan saja Angelina berkata apa saja karena KPK juga perlu bukti-bukti lagi yang perlu diverifikasi dalam kaitannya dengan dakwaan Nazaruddin," ujarnya.

Seperti diberitakan, Angelina Sondakh banyak membantah tudingan yang dilayangkan kepadanya saat menjadi saksi di persidangan Nazaruddin, Rabu, kemarin. Angie mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Mindo Rosalina Manulang melalui BBM pada pertengahan 2010 karena mengaku baru menggunakan BlackBerry akhir 2010.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengaku tidak pernah menerima uang terkait proyek wisma atlet. Angie mengatakan tidak pernah mengaku di hadapan Tim Pencari Fakta Partai Demokrat kalau dirinya menerima uang. Selain itu, Angelina mengaku tidak pernah ikut pembangian uang dalam Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung dalam rangka memenangi Anas Urbaningrum.

Bantahan Angelina tersebut menjadi sorotan karena dinilai penuh kebohongan. Antara lain terdapat bukti-bukti foto yang menunjukkan bahwa Angelina sudah menggunakan BlackBerry sejak tahun 2009. Bahkan Nazaruddin berencana melaporkan Angelina ke polisi karena dianggap berbohong di sidang.