PDIP Tantang PKS Konsisten

Jakarta – Tak hanya oleh sesama partai koalisi, sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak penaikan harga BBM juga terus dicermati kalangan oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Wakil Ketua DPR dan Fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan apa,yang suah diputuskkan PKS,yaitu secara tegas mendukung untuk menolak kenaikan harga BBM. Harus benar-benar diwujudkan dalam rapat paripurna DPR hari ini. “Kalau para tokoh partai sudah menyatakan demikian (menolak penaikan harga BBM) secara terbuka, tapi di paripurna nanti ternyata hasilnya berbeda, tentu akan menjadi cacatan tersendiri, “ujar Pramono di Jakarta kemarin.

Diberitakan sebelumnya, PKS telah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi atas rencana penaikan harga BBM. Penolakan dan pertimbangan tersebut disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Presiden Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mitra koalisi. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq saat musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatera Utara Selasa (27/3), dalam pernyataannya juga telah memberikan sinyal bahwa PKS siap untuk berseberangan atau berada diluar pemerintahan jika harga BBM tetap di naikan.

Pramono melanjutkan, dalam sidang paripurna DPR hari ini, Dewan akan menempuh dulu mekanisme musyawarah dalam mengambil keputusan mengenai jadi tidaknya harga BBM dinaikkan. Bila titik temu tidak tercapai akan dilakukan mekanisme voting.

Anggota Fraksi PKS DPR Hidayat Nurwahid menekankan bahwa pihaknya tidak akan berubah sikap dalam paripurna hari ini. “Siapa PKS sudah sangat jelas. Kalaupun voting, tentu semua anggota Fraksi PKS akan menyatakan menolak rencana penaikan harga BBM. PKS  tidak akan balik badan, “tegas anggota Majelis Syura PKS itu.

Menurut dia, rencana penaikan harga BBM bersubsidi hanya akan menyusahkan rakyat. Berbagai program kompensasi kepada rakyat, kata dia, tidak akan banyak bermanfaat bagi rakyat miskin. “Bantuan seperti ini tidak akan mungkin diberikan kepada seluruh masyarakat. Kita becermin pada pengalaman sebelumnya. Apalagi kesiapan pemerintah terkait pendataan rumah tangga sasaran tidak maksimal,”katanya.

Hidayat juga menyatakan bahwa sikap PKS ini merupakan keberpihakan terhadap kaum ibu. Dia menjelaskan, kaum ibu akan semakin sulit mengatur kebutuhan rumah tangga, terutama dalam urusan dapur, karena barang-barang kebutuhan pasti akan ikut naik.

Sikap DPD

Penolakan terhadap rencana penaikkan harga BBM bersubsidi juga datang dari alangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Ketua DPD Irman Gusman mengaku memahami kekecewaan masyarakat atas rencana penaikkan harga BBM pemerinth pada 1 April mendatang. Menurut Irman, DPD aa bersama masyarakat dan berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil sidang paripurna DPD pada Kamis (15/3) yang secara resmi menolak penaikan harga BBM.

“Melihat kondisi masyarakat di daerah-daerah yang masih sulit, DPD telah menolak dan meminta pemerintah membatalkan penaikan harga BBM. Keputusan resmi DPD ini sudah di sampaikan kepada DPR untuk dijadikan bahan pertimbangan,”terangnya.

Mengenai aksi massa yang berlangsung beberapa hari terakhir , Irman  meminta para peserta aksi melakukannya dengan tertib tanpa merusak fasilitas publik. Dia juga meminta agar aparat tidak bertindak represif untuk menghindari kerusuhan.

Irman menyesalkan perusakan Kantor Perwakilan DPD di Mamuju, Sulawesi Barat, yang dilakukan sejumlah massa demonstran pada Rabu (28/3).

Atribut Parpol saat Demo

Sementara itu, pengamat politi dari Universitass Hassanudin (Unhas) Makassar Hasarullah menilai penggunaan simbol atau atribut parpol dalam demonstrasi penolakkan rencana penaikkan harga BBM telah merusak citra partai itu sendiri.

Menurut dia, parpol memiliki arena permainan sendiri dalam menyikapi kebijakan pemerintah yakni menyampaikan pendapat di parlemen tanpa harus turun ke jalanan.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta A Bakir Ihsan mengatakan, ada deviasi kebijakan dalam konteks penaikkan harga BBM.

Menurut dia, penaikkan harga BBM merupakan persoalan ekonomi , tapi keputusannya di ambil secara politik . Kenyataannya itu memeri celah bagi partai politik untuk mencuri popularitas di mata rakyat dengan menyatakkan menolak penaikan harga BBM.

Sementara itu , saat menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2012 di Medan , Rabu (28/3) malam, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kembali menyatakkan bahwa partainya siap berada di luar koalisi maupun tetap dalam koalisi pendukung pemerintah .

 “Kami tidak akan memuai bersebrangan (dengan pemerintah), tetapi jika kerja keras PKS telah mengusik mereka , kami siap unuk tidak bersama lagi ,”tegas Luthfi dalam pidato politiknya.

Dia lalu membeberkan hasil perolehan suara dalam beberapa pemilu yang menunjukkan bahwa PKS tidak bergantung pada koalisi.

Pada pemilu 1999, PKS yang saat itu bernama Partai Keadilan (PK) mampu meraih 7 kursi DPR . Perolehan suara PK yang pada Pemilu 2004 mengubah nama menjadi PKS sangat signifikan.

Ketika itu PKS mendapat 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR .

Saat ini pemerintahan SBY-JK (2004-2009), PKS memutuskan bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 bukannya naik, tapi justru menurun menjadi 8.206.995 suara atau menyusut sekitar 100.000 suara.

Meski begitu, PKS mendapatkan 57 kursi di DPR.

“Artinya dengan tidak berkoalisi , respons masyarakat malah lebih baik. Karena itu , Kami harus tetap solid dan bersama masyarakat untuk kejayaan , yakni bangsa yang berkeadilan dan sejahtera ,” tegasnya yang disambut takbir ribuan peserta mukernas.

Luthfi juga mengingatkan agar seluruh kader PKS mempersiapkan diri terhadap cemoohan dari pihak lain .

Termasuk yang mengatakkan PKS plinplan , tak tahu etika koalisi ataupun lainnya